Partai Keadilan Rakyat

Partai Keadilan Rakyat
Nama dalam bahasa Melayu	Parti Keadilan Rakyat ڤرتي كعاديلن رعيت
Nama dalam bahasa Mandarin	人民公正黨 人民公正党 Rénmín gōngzhèng dǎng
Nama dalam bahasa Tamil	மக்கள் நீதி கட்சி Makkaḷ nīti kaṭci
Presiden	Anwar Ibrahim
Sekretaris Jenderal	Saifuddin Nasution Ismail
Deputi Presiden	Rafizi Ramli
Wakil Presiden	Amirudin Shari Nik Nazmi Nik Ahmad Chang Lih Kang Aminuddin Harun
Pendiri	Anwar Ibrahim Wan Azizah Wan Ismail
Dibentuk	4 April 1999
Digabungkan dari	Partai Keadilan Nasional dan Partai Rakyat Malaysia (3 Agustus 2002)
Kantor pusat	A-1-09, Merchant Square, Jalan Tropicana Selatan 1, 47410 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Surat kabar	Suara Keadilan KeadilanDaily
Wadah pemikir	Institut Rakyat
Sayap pemuda	Angkatan Muda KeADILan Malaysia
Sayap perempuan	Wanita KeADILan
Keanggotaan	4,058,830 (November 2022)
Ideologi	Liberalisme sosial[1] Reformisme[2] Keadilan sosial Nasionalisme sipil Multirasial
Posisi politik	Politik kiri tengah
Afiliasi nasional	Barisan Alternatif (1999–2004) Pakatan Rakyat (2008–2015) Pakatan Harapan (2015–sekarang)
Afiliasi internasional	Liberal Internasional (pengamat)[3]
Himne	Arus Perjuangan Bangsa
Dewan Negara:	2 / 70
Dewan Rakyat:	31 / 222
Dewan Undangan Negeri:	53 / 593
Menteri Besar / Ketua Menteri:	2 / 13
Situs web
www.keadilanrakyat.org www.keadilandaily.com
Politik Malaysia Partai politik Pemilihan umum

Partai Keadilan Rakyat (disingkat: PKR atau dengan akronim KEADILAN) adalah partai politik di Malaysia yang merupakan hasil gabungan Partai Keadilan Nasional (KeADILan) dan Partai Rakyat Malaysia (PRM).^[4] PKR seringkali menyerukan Reformasi yang digaung-gaungkan oleh seorang mantan anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Anwar Ibrahim pada 1998.

Dalam pemilihan umum pertama yang diikuti oleh partai tersebut pada tahun 1999, partai tersebut memenangkan lima kursi di Dewan Rakyat. Kebangkitan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa pada pemilihan umum tahun 2004 mengurangi partai tersebut menjadi hanya satu kursi. Namun, gelombang pemilu pada pemilu 2008 yang memihak oposisi meningkatkan keterwakilan partai di parlemen menjadi 31 kursi, serta memungkinkan mereka membentuk pemerintahan di 5 negara bagian. Hal ini memicu pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan pencabutan larangan berpolitik selama lima tahun yang dikenakan pada Anwar Ibrahim pada 14 April 2008.

Koalisi Pakatan Harapan mengalahkan Barisan Nasional, yang telah memerintah negara itu selama 60 tahun sejak kemerdekaan, pada pemilihan umum tahun 2018, sehingga memungkinkan koalisi tersebut untuk membentuk pemerintahan. Namun, pembelotan dari dalam PKR serta keluarnya Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dari koalisi menyebabkan runtuhnya pemerintahan PH setelah hanya 22 bulan berkuasa, yang berpuncak pada krisis politik Malaysia tahun 2020 yang mengakibatkan bangkitnya kekuasaan. pemerintahan Perikatan Nasional dengan sekutu yang berubah menjadi musuh, Muhyiddin Yassin sebagai pemimpinnya. Koalisi PH kembali berkuasa setelah pemilu 2022. Pemilu tersebut menghasilkan parlemen yang digantung untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, namun persekutuan dengan koalisi lain memungkinkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 melalui pemerintahan persatuan dengan saingan politiknya di Barisan Nasional serta koalisi politik lainnya seperti Gabungan Partai Sarawak dan partai-partai pendukung lainnya untuk mencapai dua pertiga mayoritas di Dewan Rakyat.

Partai ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara perkotaan seperti Selangor, Penang, Perak, Negeri Sembilan dan Johor, serta ibu kota Kuala Lumpur. Hal ini mempromosikan agenda dengan penekanan kuat pada keadilan sosial dan antikorupsi, serta mengadopsi platform yang berupaya menghapuskan Kebijakan Ekonomi Baru untuk menggantikannya dengan kebijakan ekonomi yang mengambil pendekatan non-etnis dalam pemberantasan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian. ketidakseimbangan.

1. ^ Senkyr, Jan (2013). "Political Awakening in Malaysia" Diarsipkan 1 Februari 2014 di Wayback Machine.. KAS International Reports. Diakses tanggal 24 Juni 2019.
2. ^ Jan Senkyr (2013). "Political Awakening in Malaysia". KAS International Reports (7): 75. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 Maret 2020. Diakses tanggal 26 Mei 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. ^ Parti Keadilan Rakyat Diarsipkan 2016-03-03 di Wayback Machine., Liberal International, www.liberal-international.org. Retrieved on 17 November 2011.
4. ^ Ejaan untuk "partai" di Malaysia adalah "parti" (bahasa Melayu) dan "party" (bahasa Inggris)